Pusdiklat Setjen DPR Sosialisasikan Program ‘Magang di Rumah Rakyat’ di Unram

NUSA TENGGARA BARAT - Sekretariat Jenderal (DPR RI) memiliki Program Magang dan Studi Independen Bersertifikasi Kampus Merdeka yang bertajuk ‘Magang di Rumah Rakyat DPR RI’. Sebagaimana diketahui sejak tahun 2021, Setjen DPR RI mulai membuka program tersebut yang diperuntukkan bagi mahasiswa. Oleh karena itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen DPR RI, melakukan sosialisasi mengenai program tersebut ke berbagai universitas di Indonesia, salah satunya di Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Bidang Pelatihan Struktural dan Fungsional Pusdiklat Setjen DPR RI Budi Wuryanto mengatakan bahwa penyelenggaraan sosialisasi tersebut berjalan dengan lancar dan penuh antuasiasme dari peserta. "Antusiasme tampak dari sivitas akademika, mulai dari rektor, dosen, hingga mahasiswa perwakilan dari setiap program studi, " jelas Budi saat sosialisasi Program ‘Magang di Rumah Rakyat’ di Universitas Mataram, NTB, Selasa (29/3/2022). 

Baca juga: Hetifah Sjaifudian Apresiasi Keseriusan Pemerintah Selesaikan Polemik PPPK

Budi menjelaskan bahwa Pusdiklat Setjen DPR RI merupakan salah satu mitra dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam melakukan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Budi juga menyampaikan, dalam sosialisasi tersebut banyak pertanyaan yang disampaikan terkait hal-hal teknis mengenai Program Magang di Rumah Rakyat yang ke depannya diharapkan dapat diberikan solusi oleh Kemendikbudristek. "Pusdiklat berperan sebagai salah satu mitra yang memberikan fasilitas untuk bisa melaksanakan program dari Kemendikbudristek, sehingga Kemendikbudristek juga agar lebih mencermati dan menyelesaikan hal-hal yang bersifat teknis tersebut, " papar Budi.

Budi berharap Program ‘Magang di Rumah Rakyat’ tahun 2022 ini dapat lebih merata, mengingat dalam Program ‘Magang di Rumah Rakyat’ periode sebelumnya, mayoritas mahasiswa berasal dari Pulau Jawa. "Kami ingin melalui sosialisasi ini, mahasiswa dapat lebih memahami mengenai MSIB dan juga agar yang mengikuti program magang ini lebih merata, bahkan dari universitas di Indonesia Bagian Tengah hingga Timur, " ujar Budi. 

Baca juga: Puan Maharani Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI dan Mabes Polri

Budi menambahkan, sosialisasi Program ‘Magang di Rumah Rakyat’ ini akan terus dilakukan selama program MSIB dari Kemendikbudristek masih berlangsung. "Kita akan terus mendukung program ini karena program ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, " jelas Budi. Diketahui, program ini akan mulai dilakukan pada Agustus hingga Desember 2022, sehingga mahasiswa/i dapat mempersiapkan diri semaksimal mungkin sebelum masa pendaftaran Program ‘Magang di Rumah Rakyat’ tahun 2022 mulai dibuka.

Rektor Universitas Mataram Prof. Bambang Hari Kusumo yang turut hadir dalam sosialisasi tersebut mengatakan, Universitas Mataram mengapresiasi dilakukannya Program ‘Magang di Rumah Rakyat’ ini. "Kami akan mendorong sebanyak-banyaknya mahasiswa Universitas Mataram untuk mendaftar dalam program magang tersebut, dan dapat menimba ilmu di DPR RI yang ke depannya dapat digunakan untuk segera mendapatkan pekerjaan, " jelas Bambang.

Baca juga: Wayan Sudirta: Pecandu Narkoba Jangan Dipenjara Tapi Rehabilitasi

Bambang berharap seluruh mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti program magang tersebut dapat lebih mengetahui mengenai tugas, fungsi, dan kinerja dewan. "Bahkan mungkin, juga mereka bisa mendapatkan dan mencari peluang-peluang pekerjaan ketika sudah selesai melakukan program magang, " papar Bambang.

Bambang memaparkan bahwa pihak universitas berkomitmen dan siap untuk terus mendukung mahasiswa-mahasiswi Universitas Mataram dalam mengikuti program magang tersebut, termasuk dalam hal finansial. "Tentunya ini juga dapat menjadi perhatian bagi pemerintah, apabila pihak universitas terbatas dalam memberikan dukungan tersebut, agar pemerintah dapat mendukung secara penuh kebutuhan mahasiswa selama mengikuti program tersebut, " tutup Bambang. (ica/sf)

Baca juga: Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2023 Akan Dorong Pemulihan dari Sumber Non-APBN