Tony Rosyid: Presiden Harus Lugas!

JAKARTA - 11 April 2022 akan ada demo. Diikuti oleh BEM seluruh Indonesia, Pelajar dan juga masyarakat lainnya. Beritanya viral dan membesar. Apakah faktanya senen nanti demo akan benar-benar besar?

Besar tidaknya demo bergantung kepada tiga hal. Pertama, terkait dengan isu. Kalau isunya menyangkut kepentingan/kebutuhan fundamental rakyat, demo bisa besar. Kedua, kemampuan konsolidasi kordem (kordinator demo) dalam menggerakkan massa untuk ikut demo. Kedua, bergantung pula pada kemampuan operasi pihak-pihak yang menggembosi demo.

Baca juga: Ilham Bintang: Jangan Hanya Bicara Soal Ecek-Ecek Dong, Pak Presiden

Dari dulu, ketika menganalisis demo, mesti melihat isu, kemampuan para penggerak demo melakukan konsolidasi, dan operasi pihak yang menggembosi.

Meski di luar, narasi yang muncul tetap memggaungkan "demokrasi". Praktik di lapangan, demokrasi akan selalu dibatasi ekspresinya agar semua terkendali. Ini sudah klasik.

Baca juga: Tony Rosyid: Harlah PPP Rasa NU

11 April besok bisa menjadi peristiwa biasa, bisa juga akan jadi peristiwa besar yang dicatat oleh sejarah. Peristiwa biasa apabila pertama, yang datang tidak sebesar berita yang viral. Kita semua tahu, ajakan demo 11 april besok luar biasa viral. Masuk ke semua akun yang kita punya. Faktanya? Kita tunggu hari senen besok. Kedua, apa yang dituntut dalam demo dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi, ya sudah. Kelar! Ketiga, tidak ada tragedi yang ucontrolled saat berlangsungnya demo. Artinya semua tragedi berhasil diredam. Kalau ini yang terjadi, demo akan biasa-biasa saja, seperti demo-demo sebelumnya. 

Tuntutan demo yang santer adalah soal amandemen UUD 1945 (tunda pemilu atau tiga periode). Mahasiswa dan mayoritas rakyat menolak. Karena itu, mereka demo.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies untuk Semua

Kalau tuntutan demonya soal tunda pemilu dan tiga periode, itu mudah dihadapi. Presiden Jokowi cukup bicara lugas: "Saya secara tegas menyatakan tidak akan ada amandemen UUD 1945 selama kepemimpinan saya. Tidak ada! Pemilu tetap dilaksanakan tanggal 14 Pebruari 2024. Tidak ada penundaan pemilu. Dan saya juga tidak mau ada tiga periode. Ini adalah konstitusi dan kita harus patuhi bersama. Tolong kepada semua media dan juga seluruh rakyat Indonesia, pernyataan saya ini dicatat. Saya tidak ingin ada penundaan pemilu dan tidak ingin ada tiga periode. Dan ini adalah pernyataan final saya".

Dengan pernyataan ini, isu penundaan Pemilu dan tiga periode, selesai. Demo terkait isu ini dengan sendirinya akan mereda. Tidak punya obyek dan sasaran lagi. Kecuali jika Presiden Jokowi memang mau diperpanjang jabatannya. Ini akan seru. 

Baca juga: Anies Baswedan Menghadirkan Rasionalitas di IKN

Bagaimana dengan isu BBM dan minyak goreng? BBM yang naik hanya pertamax. Pertamax itu orang-orang kaya. Pengguna pertamax sekitar 13 persen dari penduduk Indonesia. Isu Bbm sepertinya kurang nendang.

Bagaimana dengan isu harga minyak goreng yang melambung? Pemerintah sudah antisipasi dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Operasi pasar murah sedang dilakukan oleh sejumlah menteri. Sekalian para menteri itu kampanye untuk 2024. Kalau ini gak mempan juga, pemerintah cukup lakukan subsidi supaya minyak goreng murah. Gak sampai 10 T untuk subsidi minyak goreng supaya kembali ke harga normal. Beres! Jauh lebih kecil dari anggaran IKN (Ibu Kota Negara) yang 466, 9 T. Soal yang beginian, pemerintah sudah lihai, jago dan berpengalaman.

Baca juga: Tony Rosyid: Semua Sepakat Pemilu 2024

Tapi, jika pemerintah gak merespon, atau merespon tapi telat, sementara demonya membesar dan ada tragedi, ini bisa uncontrolled dan menjadi peristiwa sejarah. Waspadalah! 

Jakarta, 9 April 2022

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa