Tim Advokasi Amicus Desak Presiden Jokowi Segera Revisi PP 94/2012 Demi Kesejahteraan Hakim

JAKARTA - Menanggapi hasil rapat dengar pendapat para hakim di DPR RI, Tim Advokasi Amicus, yang terdiri dari sejumlah advokat, dengan tegas mendukung perjuangan para hakim dalam menuntut perbaikan kesejahteraan. Tim ini mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 dan perubahan-perubahannya guna memastikan jaminan kesejahteraan bagi para hakim.

Irwan Lalegit, salah satu perwakilan Tim Advokasi, menegaskan bahwa dukungan ini didasarkan pada nilai kemanusiaan. Revisi PP tersebut, menurutnya, sangat penting karena kesejahteraan hakim merupakan elemen mendasar untuk memastikan kinerja mereka tetap prima.

Baca juga: Supriansa: UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

"Kesejahteraan para hakim adalah kunci bagi kesehatan kerja mereka. Bagaimana mereka bisa memimpin sidang dengan baik dan menghasilkan putusan berkualitas jika kesejahteraan mereka tidak terjamin? Oleh karena itu, gerakan solidaritas para hakim ini harus kita dukung, " ujar Irwan.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa setelah kesejahteraan hakim terwujud, para hakim diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan yang bersih, berkualitas, dan berwibawa sebagaimana tuntutan Gerakan Reformasi 1998.

Baca juga: Dalam Forum APEC, KPK Berbagai Praktik Baik Peran Media dalam Pencegahan Korupsi

"Dukungan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pada amanat hati nurani rakyat dalam Gerakan Reformasi 1998, yang menuntut penegakan supremasi hukum dan pemberantasan KKN. Maka, setelah kesejahteraan hakim terjamin, kita harus mendorong terciptanya peradilan yang bersih dan berkualitas, " tambah Irwan.

Johan Imanuel, perwakilan lain dari Tim Advokasi Amicus, menekankan pentingnya melihat isu kesejahteraan hakim ini dari sisi kemanusiaan, bukan sekadar perbandingan dengan profesi hukum lainnya.

Baca juga: Singgung Beda Perlakuan Bupati Mamteng dan Bupati Mimika, Tokoh Papua : KPK Jangan Pilih Kasih Usut Kasus Korupsi

"Isu kesejahteraan hakim lebih mendesak daripada kebijakan seperti Tapera atau kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang saat ini juga menjadi perhatian, " tegas Johan.

Intan Nur Rahmawanti, anggota Tim Advokasi lainnya, mengharapkan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim dapat meningkatkan keadilan di masyarakat dan menghapus kesan negatif terhadap sistem peradilan Indonesia.

Baca juga: Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

"Sistem peradilan kita selama ini dianggap salah satu yang terburuk, dan hal ini berkontribusi pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, " ujar Intan.

Zentoni, anggota lain dari tim, berharap bahwa peningkatan kesejahteraan hakim akan mengurangi, bahkan menghilangkan, pelanggaran kode etik di kalangan hakim.

Baca juga: Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

"Setelah kesejahteraan hakim diperbaiki, diharapkan tidak ada lagi hakim yang berpihak pada salah satu pihak dalam perkara atau melakukan tindakan yang merusak integritas peradilan, seperti jual beli putusan, " jelas Zentoni.

Sebagai catatan, Tim Advokasi Amicus merupakan kelompok advokat yang sering terlibat dalam mendukung peradilan yang lebih baik di Indonesia, salah satunya melalui penyampaian amicus curiae. Anggota tim ini termasuk Irwan Lalegit, Johan Imanuel, Intan Nur Rahmawanti, Zentoni, Indra Rusmi, Biren Aruan, dan Erri Tjakradirana.

FIAT JUSTITIA

Narahubung: Johan Imanuel
081905394163