Said Abdullah: APBN Sehat, Manfaat Berkali Lipat

JAKARTA - Menteri Keuangan baru saja menyampaikan rilis atas perkembangan realisasi dan capaian atas kinerja APBN 2022. Melalui tata kelola APBN 2022 yang sehat dan implementasi kebijakan yang tepat, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai Indonesia mendapatkan manfaat yang berlipat lipat. Inflasi Indonesia terkelola dengan baik, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain, bahkan jika dibandingkan dengan negara maju.   

“Hingga November 2022, inflasi kita mencapai 5, 4 persen, jauh lebih rendah dibaning zona Eropa mencapai 10, 1 persen, Inggris 10, 7 persen, Prancis 6, 2 persen, Jerman 10 persen, Kanada 6, 9 persen. Bahkan dengan negara negara di ASEAN, inflasi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan Thailand 5, 6 persen, Filipina 8 persen, Singapura 7, 5 persen, ” jelas Said dalam keterangan pers yang diterima Media, Kamis (22/12/2022).   

Baca juga: Said Abdullah Apresiasi Sikap Pertamina Atas Kesediaan Berbagi Beban APBN

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, Kinerja ekspor yang terjaga dengan baik mencatatkan surplus perdagangan hingga 31 bulan terakhir. Surplus neraca perdagangan kita secara kumulatif dari Januari-November 2022 mencapai 50, 59 miliar dollar AS, jauh lebih besar dibanding rentang Januari-November 2021 yang mencapai 34, 41 miliar dollar AS.   

“Berbagai insentif kebijakan dan kelanjutan program pemulihan ekonomi yang ditopang oleh APBN 2022 juga membuahkan terjaganya ekonomi nasional. Berbagai lembaga rating internasional seperti Fitch Rating, JRC, Moodys, dan lain-lain memberikan apresiasi yang sangat baik bagi peringkat kredit Indonesia, mulai dari BBB hingga BBB+, ” kata Said.   

Baca juga: Irwan Sampaikan Program APBN Masuk Wilayah Kutai Barat

Sejumlah lembaga internasional juga menempatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sangat baik. IMF memperkirakan ekonomi Tanah Air tumbuh 5, 3 persen (yoy), Bank Dunia 5, 2 persen (yoy), ADB 5, 4 persen (yoy), Bloomberg 5, 3 persen (yoy). Artinya, ia menilai Indonesia patut optimistis ekonomi di tahun ini tumbuh di atas 5 persen (yoy). Said menilai, pertumbuhan ekonomi yang sangat baik telah mendorong penyerapan lapangan kerja baru yang bisa diciptakan pada tahun ini. Lebih dari empat juta lapangan kerja baru tercipta pada tahun ini.   

“Atas capaian ekonomi domestik yang baik telah mendorong tingkat pendapatan perpajakan melampaui target. Realisasi penerimaan perpajakan secara year to date mencapai Rp1.634, 36 triliun atau tembus 110 persen atau tumbuh 41, 93 persen dibanding tahun lalu. Berkah tingginya harga komoditas beberapa bulan lalu juga memberikan sumbangsih besar terhadap penerimaan PNBP kita. Secara year to date PNBP mencapai Rp551, 1 triliun atau 114, 4 persen dari target Berkah pendapatan negara yang sangat baik, yang kita terima bisa ‘mengerem’ ketergantungan kita terhadap pembiayaan utang, ” pungkas Anggota Komisi XI DPR RI itu.   

Baca juga: Kamrussamad: Kontribusi PNBP 2021 Belum Optimal Dibandingkan Total Pendapatan Negara

Diketahui realisasi pembiayaan utang secara year to date mencapai Rp540, 3 triliun atau 57, 25 persen dari target. Realisasi belanja negara juga terkelola dengan baik, secara year to date mencapai Rp2.717, 6 triliun, atau 87, 4 persen. Posisi ini membuahkan hasil tingkat defisit APBN 2022 terhadap PDB jauh lebih rendah dari yang kita rencanakan. Target APBN 2022 defisit kita rencanakan maksimal 4, 5 persen PDB, namun realisasinya 1, 22 persen PDB.   

“Atas pencapaian ini, selaku mitra kerja Menteri Keuangan, dan Kementerian/Lembaga, saya memberikan apresiasi yang setinggi tingginya atas kedisiplinan pemerintah mengelola keuangan negara dengan baik, sehat dan kredibel. Namun saya memandang penting untuk memberikan pertimbangan yang sekiranya perlu dipersiapkan ke depan, ” pesan Said.   

Baca juga: Anggaran TNI Tahun 2022 Sebesar Rp151 Triliun Perlu Ditingkatkan

Ada beberapa catatan, menurutnya, mengenai kondisi perekonomian di 2023. Pertama, tantangan tahun depan sangat tidak menentu, sehingga risiko global dan domestik meningkat dibandingkan pada tahun ini. Sangat penting memaksimalkan realisasi APBN 2022 sebagai modal fiskal yang sehat menghadapi ketidakmenentuan ekonomi global ke depan, agar peran APBN tahun 2023 sebagai kekuatan shock absorber dapat bekerja secara maksimal, sehingga tidak mengganggu kelangsungan berbagai program strategis yang telah direncanakan pada tahun depan.   

“Kedua, harga harga komoditas strategis penopang komoditas ekspor  kencenderunganya turun. Situasi ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah pada tahun depan untuk mengejar target penerimaan perpajakan dan PNPB, sehingga untuk mengejar target pendapatan negara diperlukan effort dan contingency plan yang memadai, ” tandas Said.   

Baca juga: Soroti Pemerataan Layanan, Darul Siska Usul BPOM Dekatkan pada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik

Ketiga, dugaan berlanjutnya kebijakan suku bunga tinggi oleh sejumlah bank sentral berbagai negara terus menciptakan biaya dana bertahan pada posisi tinggi. Meskipun yield SBN cukup moderat dibanding sejumlah negara atau sebesar level 6 persenan pada sepanjang tahun ini. Posisi ini menjadi modal yang sangat baik. Namun, menurutnya, pemerintah tidak boleh lengah, biaya dana bisa lebih tinggi di tengah situasi yang tidak menentu. Karena itu, Said mengingatkan pentingnya bagi pemerintah memitigasi dalam menyerap pembiayaan utang di tahun depan.   

Berikutnya, masih kata Legislator Dapil Jawa Timur XI itu, kebijakan pembiayaan investasi melalui APBN harus lebih selektif dengan penekanan terhadap sektor sektor produktif yang memiliki dampak multiplier dan infrastruktur dasar untuk menopang target sumber daya manusia Indonesia yang unggul, untuk menopang tahapan Visi Indonesia Emas 2045.   

Selanjutnya, percepatan transformasi energi nasional yang selama ini bertumpu dari Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengurangi risiko ketergantungan impor. Langkah ini untuk memantapkan ruang fiskal pada tahun depan menghadapi gonjang ganjing ekonomi eksternal.

“Memperbaiki tata kelola subsidi baik energi maupun non energi agar dukungan anggaran subsidi dari APBN pada tahun depan lebih tepat sasaran dan punya dampak signifikan sebagai kekuatan penopang daya beli dan produktivitas rumah tangga miskin, ” tutup Said. (sf/rdn)