Said Abdullah Apresiasi Sikap Pertamina Atas Kesediaan Berbagi Beban APBN

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi PT Pertamina, karena telah bersedia berbagi beban (burden sharing) sebagai respon atas kenaikan harga minyak dunia yang masih bertahan diatas 100 dolar AS barel. Dari sisi APBN, Banggar DPR telah memberikan persetujuan kepada pemerintah untuk menambah alokasi subsidi energi sebesar Rp74, 9 triliun dan tambahan alokasi kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp275, 0 triliun. Dengan rincian yakni kompensasi BBM sebesar Rp234, 0 triliun dan listrik Rp41, 0 triliun.

“Terima kasih Pertamina atas kesediaan berbagi beban, ” ujar Said dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Jumat (10/6/2022). Sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2022 lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Banggar DPR telah menyetujui perubahan postur APBN 2022. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pergeseran asumsi Indonesian Crude Price (ICP) pada APBN 2022 yang semula di patok 60 dolar AS per barel sedangkan harga ICP terus naik hingga diatas rata rata 100 dolar AS per barel.

Baca juga: Rifqinizamy Karsayuda: Peningkatan Kesejahteraan PNS Jadi PR Pemerintah-DPR di Tengah Keterbatasan Anggaran

Banggar DPR mengambil langkah cepat untuk menyetujui perubahan APBN 2022 yang diajukan oleh pemerintah. Hal ini agar APBN bisa menyesuaikan kondisi eksternal, dan pemerintah dapat memiliki elastisitas fiskal, khususnya untuk kenaikan alokasi subsidi dan kompensasi energi. Langkah Pertamina yang ikut memikul beban APBN ini diapresiasi. Hal ini merupakan bukti Pertamina dalam memprioritaskan pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) sebagai tanggungjawab bersama untuk melindungi hajat hidup orang banyak.

Langkah ini memang lebih prioritas ketimbang memburu keuntungan semata di saat tekanan harga minyak bisa menyulitkan hajat hidup rakyat. Said menambahkan, tanpa kontribusi Pertamina, APBN akan jauh lebih berar menanggung beban subsidi dan kompensasi BBM. “Keprihatinan bersama yang ditunjukkan oleh Pertamina inilah yang sangat kita apresiasi. Kesediaan Pertamina memangkas target nett profit 3 miliar dollar AS demi bersama sama membantu negara dan rakyat bentuk nyata burden sharing, ” urai politisi PDI-Perjuangan ini.

Baca juga: Bahas Anggaran Eselon I Kemenkeu, Sihar Sitorus: Perlu Ada Gambaran Implikasi Kebijakan di Masyarakat

Hingga April 2022, Pertamina telah berkontribusi besar pada penerimaan negara ditengah kenaikan harga minyak dunia. Pertamina telah menyumbang Rp143 triliun ke negara. Namun Pertamina tidak lantas sorak sorai mendapat windfall profit. Semangat menjaga keprihatinan untuk berbagi beban dengan APBN agar harga BBM tidak melonjak sangat bermakna penting. “Inilah manifestasi kegotongroyongan, nyata adanya, ” tegas Said.

Said melanjutkan, menerangkan bahwa kenaikan harga bukan hanya terjadi di sektor minyak dan gas bumi, tetapi juga berbagai komoditas lainnya, terutama pangan. Untuk itu, Banggar DPR dan pemerintah sepakat untuk menjaga daya beli rumah tangga dengan menambah anggaran program perlindungan sosial sebesar Rp18, 6 triliun. Langkah ini sebagai antisipasi bila inflasi naik dan berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi, mengingat 53 persen PDB nasional disumbang dari konsumsi rumah tangga.

Baca juga: Supriansa: Komisi III DPR RI Dukung Pengadaan Kapal Cepat di Wilayah Perbatasan

“Menggenapi keterpaduan gerak, pemerintah juga tengah mempersiapkan reformasi subsidi BBM, LPG dan Listrik agar lebih tepat sasaran, sehingga alokasi subsidi energi yang besar bisa berdampak setimpal terhadap upaya perlindungan terhadap rumah tangga miskin, ” pungkas Said. Kemudian, saat ini prioritas waktu dekat pemerintah adalah mempersiapkan skema pembelian pertalite dan solar sebagai barang subsidi. Langkah ini sebagai barier agar pembeli Pertamax dan solar non subsidi tidak bermigrasi ke Pertalite dan solar subsidi.

Anggota Komisi XI DPR RI itu berharap agar keputusan Pertamina ini bisa dijadikan contoh BUMN lainnya, dengan mempertimbangkan segala kapasitasnya masing masing. “Bahwa ada saatnya pemerintah membantu BUMN, tetapi pada waktunya, BUMN tahu diri, dan berpikir strategis tentang kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, ” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur XI tersebut. (gal/sf)

Baca juga: Sartono Hutomo: Pemerintah Harus Awasi Anggaran Subsidi yang Terus Membengkak