Wujudkan Kedaulatan Pangan, Sondang Tampubolon Minta BUMN atasi Kelangkaan Pupuk

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon meminta kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) Provinsi Jawa Timur untuk dapat membantu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Menurutnya, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, perlu adanya dukungan dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dalam hal ketersediaan pupuk di lapangan yang memiliki kualitas terbaik dengan harga terjangkau.

“Sekali lagi kami sampaikan kepada perusahaan BUMN, di tengah-tengah pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19 ini, bagaimana bisa meningkatkan produktivitas daripada komoditas-komoditas yang ada di seluruh Indonesia. Jangan sampai negara berbisnis dengan rakyatnya, ” tegas Sondang usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa (21/6/2022). 

Baca juga: Lulus Uji BUSS Kementan, Dua Varietas Khas Klaten Raih Hak PVT

PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang beranggotakan PT Pupuk Petrokomia Gresik, PT Pupuk Kaltim, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwijaya, PT Mega Eltra dinilai penting guna mengemban penugasan Pemerintah untuk mengamankan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional.

"Oleh karena itu tadi itu yang kami sampaikan dan menyambut baik para direksi dan jajarannya agar bisa bagaimana negara benar-benar hadir  dan petani benar-benar merasakan kesejahteraan" ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Baca juga: Mentan Syahrul: Ada 2 Hal yang Harus Kita Jaga Bersama di Tanah Toraja

Karena itu, secara umum, kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan dari PT Pupuk Indonesia dan holding, anak-anak perusahaan serta instansi dan pihak-pihak terkait dalam rangka memastikan terjaminnya pasokan pupuk serta stabilitas harga pupuk dalam negeri.

"Karena itu setelah kunjungan kali ini, kami akan terus melakukan koordinasi dan memanggil, baik Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan rapat yang dapat menghasilakan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, ” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I itu. (hnm/sf)

Baca juga: Memantik Gaduh dan Fitnah, Keterangan Sekjen Kementan Perlu Diluruskan!