Syamsurizal Soroti Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Riau

JAKARTA - Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) masa reses kali ini ke Pekan Baru, Riau. Menurut Ketua Tim Kunker kali ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal, salah satu tujuan kunjungan tim ialah untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan pengelolaan dana desa di provinsi yang dijuluki 'Bumi Lancang Kuning' tersebut.    

Terutama, terang Syamsurizal, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.    

Baca juga: Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy

Salah satu isunya ialah adanya aksi pemecatan staf pemerintah desa oleh kepala desa. "Dari paparan yang disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengatakan tidak ada pelanggaran seperti itu, " ujar Syamsurizal ditemui di Kantor Gubernur Riau usai pertemuan dengan pemerintah daerah setempat, Pekan Baru, Senin (11/7/2022).    

Tim juga melakukan pengawasan penggunaan dana desa, terutama menyoroti bagaimana Pemerintah Provinsi Riau ikut serta dalam memantau dan/atau mengawasi penyimpangan penggunaan Dana Desa oleh oknum-oknum Kepala Desa atau perangkat desa yang ada di Provinsi Riau.

Baca juga: Ini Agenda Jokowi Kunjungan Kerja ke Jawa Tengah

"Sebab terkadang pemerintah desa kurang pemahaman dalam pengelolaan keuangannya, sehingga ada potensi penyelewengan, " urai Syamsurizal.    

Legislator dapil Riau I itu berharap ke depannya dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien, demokratis, bersih dan bebas dari KKN. Mengingat pemerintah desa punya peran memberikan pelayanan dasar, mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik dasar.   

Baca juga: Ilham Bintang: Waspada Presiden, Pastikan Itu Big Data atau Big Lies?

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Provinsi Riau Syamsuar memaparkan terdapat sekitar 20 desa di sembilan kabupaten di Riau yang teridentifikasi kasus penyalahgunaan wewenang penggunaan dana desa. Setelah melakukan evaluasi, didapati beberapa catatan seperti kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana tersebut dinilai masih terbatas.   

"Untuk itu perlu peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana, serta perlunya memaksimalkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) provinsi dan kabupaten dalam pengawasan dana desa, " tukas Syamsuar. (aha)

Baca juga: Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian