Pemerintah Arab Buka Kuota Haji, Untuk Kuota Maluku Utara, Ini Kata Kakanwil Kemeng Malut

MALUKU UTARA - Setelah batalnya keberangkatan jamaah haji Indonesia dalam dua tahun terakhir, kini Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuka kembali penyelenggaraan ibadah haji 1443 H, dengan total kuota mencapai 1 juta orang, Minggu (10/4/2022).

Dilansir dari situs haji.kemenag.go.id, bahwa Pemerintah Indonesia menyambut positif atas pengumuman dari otoritas Arab Saudi pada Sabtu (9/4/2022). Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan rasa syukur atas adanya kepastian keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2022.

Baca juga: Badan Bayt Mal Al Quds Sahkan Pendanaan Proyek Pembangunan Sosial dan Manusia Sebesar 1 Juta USD

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dalam surat pengumumannya menyebutkan bahwa haji tahun ini, akan dilakukan dengan ketentuan:

1. Haji tahun ini terbuka untuk mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan telah menerima vaksinasi Covid-19, yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi.

Baca juga: Pandemi Terkendali, Presiden: Ramadan Bisa Mudik dan Salat Berjamaah

2. Jamaah yang berasal dari luar kerajaan wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif Covid-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.irjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief image widget

Sementara, Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Maluku Utara H.Sarbin Sehe, saat dikonfirmasi melalui whatsapp pada Minggu (10/4/2022) mengatakan, kuota Indonesia belum ada, begitu juga dengan Provinsi Maluku Utara, sementara masih menunggu dari pemerintah baik Arab Saudi mapun pemerintah pusat (Kementerian Agama RI).

Baca juga: Presiden: Penyatuan Tanah dan Air Bentuk Kebinekaan dan Persatuan yang Kuat

"Pemerintah Arab Saudi telah membuka kuota 1 juta umat Islam untuk berhaji di tahun 2022 ini. Namun untuk kuota setiap negara-negara, masih menunggu Pemetintah Arab Saudi mengalokasikannya, " ungkapnya.

"Setelah pemerintah pusat menerima jumlah kuota untuk Indonesia, barulah kuota disetiap daerah bisa diketahui, " tutupnya.

Baca juga: Raker Bersama Panglima TNI, Komite I DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Perbatasan