Komisi XI DPR RI Soroti Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Banten

TANGSEL - Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Banten guna mendapatkan informasi mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pertemuan ini menyoroti tiga hal, yaitu kinerja penerimaan perpajakan, capaian industri Kawasan Berikat, dan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten.

“Secara nasional, Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak realisasinya hingga akhir April 2022 tercatat sebesar Rp567, 69 triliun atau telah mencapai 44, 88 persen terhadap target pada APBN 2022, ” ujar Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunspek Andreas Eddy Susetyo saat memberikan sambutan dalam pertemuan di Kantor Penerimaan Pajak dan Bea Cukai (KPPBC), Tangerang Selatan, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Muhammad Misbakhun: Pemerintah Harus Tetap Jaga Likuiditas dan Ukur Inflasi Agar Dunia Usaha Tetap Bertahan

Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 51, 49 persen (year of year). Secara nominal, capaian penerimaan pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), di mana masing - masing kontribusinya terhadap total penerimaan pajak sebesar 60, 33 persen dan 33, 84 persen.

“Selain itu, Kawasan Berikat juga merupakan salah satu sektor yang dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia karena dapat memudahkan proses produksi barang maupun industri, ” ujar Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut.

Baca juga: Agun Gunandjar: Perlu Adanya Sinergi dan Kolaborasi antar Daerah untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bali

Dalam mendorong laju ekspor nasional, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dinilai telah menambah penerima fasilitas kawasan berikat dengan berbagai program fasilitas untuk memudahkan terlaksananya ekspor. Melalui kawasan berikat, para pelaku usaha akan memperoleh fasilitas fiskal dan non fiskal, antara lain penangguhan pembayaran bea masuk, tidak dipungut pajak impor, dan percepatan pengeluaran barang impor dari pelabuhan.

“Melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Provinsi Banten hari ini, diharapkan dapat mendapatkan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di Provinsi Banten sampai dengan bulan Juni 2022 ini, ” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V tersebut.

Baca juga: Sufmi Dasco Minta Mendag Segera Stabilkan Harga Pangan

Turut hadir, Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, di antaranya Indah Kurnia, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Marinus Gea, dan Melchias Markus Mekeng dari Fraksi PDI-Perjuangan; Mukhammad Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar; Heri Gunawan dan Wihadi Wiyanto dari Fraksi Partai Gerindra; Didi Irawadi Syamsudin dari Fraksi Partai Demokrat; Hidayatullah dari Fraksi PKS; dan Ahmad Yohari dari Fraksi PAN. Dari pihak pemerintah, hadir Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo; dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkeu di Provinsi Banten. (rdn/sf)