Dukung Bakamla, Fadli Zon: Perlu Ada Langkah Strategis untuk Menegakkan Kedaulatan Negara

BATAM - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menyoroti temuan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Zona Maritim Barat yang mengungkap adanya offshore yang dibangun oleh Vietnam di wilayah Laut Natuna Utara. Ia menyayangkan karena wilayah yang masih termasuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut justru dieksploitasi dan berusaha diakui oleh pihak asing, bukan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bangsa.

“Karena di situ (Laut Natuna Utara) memang di wilayah yang disebut sebagai grey area walaupun itu sebenarnya adalah wilayah zona eksklusif ekonomi kita itu sudah mulai ada offshore dan juga kapal-kapal asing ya kapal Vietnam dan kapal dari China, ” terang Fadli usai menghadiri pertemuan Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI dengan Sestama Bakamla RI Laksda TNI S. Irawan, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Laksamana Pertama Hadi Pranoto, di Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (16/4/2022).

Baca juga: Johan Rosihan Minta Program KKP Berfokus pada Usaha Padat Karya dan Perlindungan Nelayan

Politisi Partai Gerindra ini menilai perlu ada langkah strategis untuk menegakkan kedaulatan negara di wilayah teritorial Indonesia. Menurutnya, penguatan peran Bakamla RI dan sinergi dengan institusi penjaga keamanan laut lainnya harus menjadi perhatian pemerintah karena jika tidak diperkuat, akan berisiko tinggi terhadap kedaulatan NKRI. Sebab, lanjut Fadli, masalah di wilayah perbatasan tidak hanya terkait eksploitasi kekayaan laut ilegal saja, tetapi juga aktivitas lainnya seperti upaya penyelundupan narkoba jaringan luar negeri ke Indonesia.

“Nah ini saya kira peran Bakamla menjadi juga penting disamping bekerja sama dengan instansi terkait seperti BNN dalam mengamankan wilayah laut kita, sehingga tidak kemasukkan narkoba yang sangat membahayakan tentu bagi generasi muda kita. Ini kan bagian dari assimetric warfare dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi tetapi merusak bangsa kita, ” tegas Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Baca juga: Johan Rosihan Ingatkan KKP Soal Penangkapan Ikan Terukur, Harus Berdampak Kesejahteraan bagi Nelayan

Fadli mengungkap, jika saat ini sarana dan prasarana milik Bakamla masih kurang memumpuni sehingga dukungan anggaran sangat diperlukan dalam mengoptimalkan kegiatan penjagaan keamanan laut. Beberapa yang menjadi perhatian adalah perlunya Bakamla memiliki peralatan canggih seperti alat early detection dan drone guna mengawasi daerah bersengketa, seperti Laut Natuna Utara. Selain itu, kapal-kapal yang lebih modern dan canggih juga diperlukan Bakamla dalam memperkuat batas wiayah Indonesia dan mencegah upaya penyelundupan barang dari luar negeri.

“Sarana dan prasarana yang diperlukan seperti (alat) deteksi dini (early detection) kemudian juga mereka memerlukan peralatan-peralatan yang canggih ya. Sebenarnya satelit kita memang sangat dibutuhkan, drone juga sangat dibutuhkan  untuk menjaga laut kita terutama di wilayah yang juga bersengeketa sekarang ini seperti di wilayah Laut China Selatan, ” jelas legislator dapil Jawa Barat V ini. (nap/sf)

Baca juga: Dua Kapal Perang Republik Indonesia Berhasil Tangkap Tiga Kapal Ikan Vietnam